BerandaHukum KriminalDiduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kedungudi Mojokerto Ditahan Kejaksaan

Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kedungudi Mojokerto Ditahan Kejaksaan

KABAR MOJOKERTO – Mantan Kepala Desa Kedungudi, Kacamatan Trawas, Mojokerto  Susilo Hadi Wijoyo (39) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Susilo ditahan karena diduga korupsi dana desa tahun anggran 2019.

Hal ini dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polres Mojokerto melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Kabupaten Mojokerto pada Rabu (26/7/2023). Saat proses pelimpahan, Susilo didampingi penasihat hukumnya, Kholil Askohar.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto Lilik Dwi Prasetio mengatakan, pelimpahan dilakukan usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi APBDesa tahun anggaran 2019 dengan tersangka Susilo diyatakan lengkap (P-21).

“Maka hari ini kita lakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas IIB Mojokerto,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Tersangka diduga menyelewengkan anggaran DD tahun 2019 yang harus digunakan untuk pembangunan itu justru dipakai untuk kepentingan pribadi. 

Menurut dia, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk 3 pembangunan. Yakni, pembangunan pujasera, gazebo, dan MCK. Berdasarkan laporan perhitungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, perbuatan Susilo mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 231.294.744.

Lilik menjabarkan, kerugian negara pada pos anggaran pembangunan sebesar Rp 121.396.500. Sedangkan pajak terhutang kewajiban pembayaran pajak sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 yang belum tersangka bayarkan sebesar Rp 109.900.744.

“Total kewajiban pembayaran yang belum tersangka lakukan atau penuhi adalah sebesar Rp 231.294.744,” bebernya.

 

Ia menambahkan, modus yang dilakukan tersangka yakni mencairkan pembangunan tersebut. Namun , dalam praktiknya pembangunan tidak dilakukan sesuai RAB.

“Disini seharusnya pekerjaan dilakukan timlak (tim pelaksana). Harusnya kepala desa tidak boleh memegang keuangan. Tapi disini uang dipegang oleh kepala desa dan kebijkannya kepala desa. Ini sudah menyalahi aturan,” pungkas Lilik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kabar Popular