Mojokerto – Dana bantuan operasional penyelenggaran (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 turun sekitar Rp 2 miliar. Penyebabnya, banyak satuan PAUD tidak melakukan sinkronisasi data pokok pendidikan (dapodik).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan, belum lama ini pihak sempat mendapat protes dari beberapa pengelola PAUD karena tidak masuk dalam penerima BOP Paud.
Namun, setelah ditelusuri ternyata penyebab PAUD tidak mendapatkan BOP karena tidak melakukan sinkronisasi dapodik. “Kalau sekarang pakai sistem. Apa yang menjadi kewajiban satuan pendidikan menguploud dapodik tidak dilakukan. Kalau sudah begini kami tidak bisa apa-apa, bukan kesalahan kami,” katanya kepada kabarmojokerto.id, Selasa (14/3/2023).
Ia menjelaskan, tahun ini sudah menggunakan sistem aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sehingga diharapkan lembaga menyiapkan operator handal, dan sarana prasarana memadai. Agar pelaksanaan BOP PAUD 2023 berjalan dengan lancar tanpa suatu masalah.
“Kasusnya itu banyak karena ganti-ganti operator, kalau sudah ganti jelas beda usernya. Padahal Kita sudah sediakan ruangan khusus untuk pendampingan operator, masalahnya ganti-ganti itu,” terangnya.
Besaran bantuan yang diterima setiap lembaga, berbeda. Menyesuaikan dengan jumlah siswa. Nantinya, penyaluran langsung dana dari kas negara ke rekening satuan pendidikan, dan penggunaan dana yang fleksibel. Ia berharap tahun depan lembaga PAUD bisa menguplod dapodik tepat waktu. “Sekitar Rp 15 juta setiap satuan pendidkan. Sekarang turun Rp 2 M,” pungkas Ardi.
