BerandaPolitikPendaftaran Caleg Kabupaten Mojokerto Dibuka Bulan April 2023, Ini Syaratnya

Pendaftaran Caleg Kabupaten Mojokerto Dibuka Bulan April 2023, Ini Syaratnya

Mojokerto – Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Salah satu agendanya adalah pemilihan untuk calon legislatif (caleg).

Sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), DPR dipilih untuk melaksanakan tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan representasi bahwa anggota DPR wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPR adalah, memiliki riwayat pendidikan minimal jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Bagi warga Mojokerto yang ingin menjadi DPRD harus siap-siap. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori mengatakan, tahap pendaftaran calon legislatif bakal dibuka pada bulan April 2023 mendatang.

“Sesuai PKPU No 3 tahun 2022 pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu dimulai April hingga November 2023,” katanya, Sabtu (7/1/2023).

Lebih lanjut Muslim menjelaskan, saat ini KPU Mojokerto mengajukan perubahan daerah pilihan (dapil). Setidaknya ada 3 sekema pemekaran dapil yaitu 5 dapil, 7 dan 8 dapil. Meski begitu, pihaknya memastikan jumlah kursi tidak ada perubahan.

“Alokasi kursi keseluruhan tetap sama yaitu 50 kursi,” tandasnya.

Bagi warga yang ingin menjadi calon legislatif harus memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagai berikut  :

1. Berumur 21 tahun atau lebih;

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;

4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

9. terdaftar sebagai pemilih;

10. bersedia bekerja penuh waktu;

11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, apartur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

14. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

15. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilaq dan

16. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat syarat yang cukup kontroversial yakni, tidak wajib menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selain itu, mantan narapidana juga bisa mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat harus jujur mengenai statusnya kepada publik.

Namun, Muslim menyampaikan jika calon legislatif harus melampirkan syarat administrasi. diantaranya, KTP/KK, Ijazah, SKCK, Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri, Surat Bebas Narkoba

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani.

“Dan juga setiap calon harus mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Nanti partai menginputkan (mendaftarkan) para calegnya melalui aplikasi Silon,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kabar Popular