BerandaPolitikTak Terpenuhi, APD Soroti Kuota DCS DPRD Kota Mojokerto Keterwakilan Perempuan di...

Tak Terpenuhi, APD Soroti Kuota DCS DPRD Kota Mojokerto Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024

KABAR MOJOKERTO – Akademi Pemilu dan Demokrasi  (APD) menyoroti kuota Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilu 2024. Pasalnya, kuota keterwakilan perempuan dinilai tak terpenuhi.

Koordinator APD Kota Mojokerto Ulil Abshor mengatakan, baru-baru ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Perludem terkait keterwakilan perempuan di pemilu 2024. Namun, keputusan itu justru berpotensi berdampak terhadap penetapan DCS DPRD Kota Mojokerto yang telah ditetapkan tanggal 19 Agustus 2023 lalu.

Ulil menyampaikan, Kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen untuk setiap daerah pemilihan (dapil) diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Aturan yang dimaksud yaitu Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Dalam pasal itu, KPU mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima. Sebagai misal, jika di suatu dapil terdapat 8 caleg, jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang desimal kurang dari 5, berlaku pembulatan ke bawah.

Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimal keterwakilan perempuan 30 persen sebagaimana dipersyaratkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Dalam pencermatan dan analisa kami, DCS yang diunggah di Medsos resmi KPU Kota Mojokerto ditemukan beberapa Partai Politik dalam prosentase keterwakilan perempuan masih kurang 30 persen. Tentu ini tak memenuhi jika mengacu aturan undang-undang Pemilu,” katanya kepada kabarmojokerto.id, Sabtu (2/9/2023).

Ulil menyebut, ada 4 parpol di Kota Mojokerto yang memiliki bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dibeberapa dapil namun tak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Keenam partai itu yakni Nasdem, Demokrat, Perindo, dan PPP. Oleh karena itu, Ia pun menyoroti KPU Kota Mojokerto yang telah merilis daftar itu meskipun belum memenuhi aturan kuota 30 persen.

“Kami ingin agar KPU Kota Mojokerto segera menindalanjuti dan mempedomani paling sedikit 30 persen keterwakilan Perempuan dalam DCS sesuai putusan MA yang telah mengabulkan Gugatan Perludem terhadap PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 (ayat 2), serta amanat peraturan yang berlaku,” tandasnya.

Mantan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto itu juga meminta agar Parpol menyambut positif putusan MA. Sebab, kata dia, akan berdampak pada peningkatan elektabilitas (keterpilihan) caleg perempuan.

“Ini tercermin dari pemilih perempuan di Kota Mojokerto yang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Dari 104.692 DPT Pemilu 2024 Kota Mojokerto, sebanyak 52.856 (51 persen) adalah perempuan,” tutup Ulil.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kabar Popular